Abstraksi.

Suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak asasi perempuan dan hak anak.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di mana mana saja baik itu ditengah tengah keluarga, dan juga didepan umum, bahkan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat terjadi dimana saja, baik dalam keadaan apapun itu.

Penelitian ini didasarkan yang selama ini banyak tindakan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun selama ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap suatu hal yang biasa saja bahkan sering terjadi suatu hal pembiaran ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Anggapan bahwa suatu hal kekerasan kepada perempuan itu sendiri merupakan sangat tabu dibicarakan karena berkaitan dengan hubungan privat antara suami dan istri yang pada akhirnya permasalahan KDRT ini menjadi jauh dari penyelesaian dan semakin berlarut sehingga dengan demikian kasusu KDRT semakin meningkat setiap harinya. Kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak layaknya fenomena gunung es yang jumlah kasus sebenarnya terjadi jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan yang sudah dilaporkan. Sebenarnya hal ini terjadi akibat banyak para perempuan yang minim  mengetahui bahwa KDRT dan perlindungan anak merupakan kasus public  ataupun suatu kasus yang penangganannya dengan serius.

Tujuan dalam penelitian ini adalah memahami bahwa pentingnya suatu komunikasi efektif dan pendampingan hukum dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dengan penuh keseriusan. Selama ini penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tapteng, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui program P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), giat melaksanakan berbagai kegiatan di tengah-tengah masyarakat.

Hasil penelitian selama ini yang dilakukan oleh P2TP2A Pemkab Tapteng, telah menunjukkan kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban agar korban merasa aman dan mendapat perlindungan. Terhadap perbedaan cara kominikasi yang dilakukan oleh pihak P2TP2A, saat melakukan pendampingan dengan korban kekerasan sering terjadi suatu perdebatan dan kesulitan untuk mendapatkan suatu bukti yang akurat untuk dapat dijadikan menjadi bukti kuat sehingga dapat diproses secara hukum yang berlaku.

Latar Belakang.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap amsih menjadi persoalan sosial atau dengan kata lain masih dianggap suatu persoalan yang biasa saja.

PENGERTIAN

Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. (pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).

Apa Saja Penyebabnya?

Aspek Budaya :

Kuatnya pengertian yang bersumber pada nilai-nilai budaya yang memisahkan  peran dan sifat gender laki-laki dan perempuan secara tajam dan tidak setara.  Sosialisasi pengertian tersebut melalui antara lain,  keluarga, lembaga pendidikan, agama, dan media massa, menyebabkan berlakunya keyakinan dan tuntutan. Diterimanya  kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik laki-laki dan  perempuan punya tempat dan perannya sendiri-sendiri yang khas dalam keluarga/perkawinan/berpacaran. laki-laki lebih superior dari pada perempuan, dan mempunyai hak penuh untuk memperlakukan perempuan seperti barang miliknya keluarga adalah wilayah pribadi, tertutup dari pihak luar, dan berada di bawah kendali laki-laki.

Aspek Ekonomi :

Ketergantungan perempuan secara ekonomi pada laki-laki, perempuan lebih sulit  untuk mendapatkan  kredit,  kesempatan kerja di lingkup formal dan informal, dan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Aspek Hukum :

Status hukum perempuan  yang lebih  lemah dalam peraturan perundang-undangan  maupun dalam praktek penegakan hukum,  pengertian  tentang perkosaan dan KDRT yang belum menjawab sepenuhnya kebutuhan perlindungan bagi korban dan penanganan pada pelaku, rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki perempuan tentang hukum.

Perlakuan  aparat  penegak  hukum yang belum sepenuhnya peka pada perempuan  dan anak  perempuan korban  kekerasan.

Aspek Politik :

Rendahnya keterwakilan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, kesehatan, maupun media. Kekerasan terhadap Perempuan masih belum sepenuhnya dianggap sebagai persoalan yang berdampak serius bagi negara, Adanya resiko yang besar bila memperta-nyakan aturan agama, terbatasnya partisipasi perempuan di organisasi politik.

Adapun data jumlah korban kasus perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A sejak

januari hingga Desember 2017 antara lain :

  1. Jumlah kasus terhadap perempuan = 26 korban
  2. Jumlah kasus terhadap anak        = 47 korban

Januari hingga September 2018 antara lain :

  1. Jumlah kasus terhadap perempuan  = 25 korban
  2. jumlah kasus terhadap anak = 23 korban

Dan hingga saat ini masih ada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang sedang ditangani sementara sesuai hasil dilapangan masih  banyak kasus kekerasan  terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Tapteng, yang hingga saat ini belum ada pelaporan ataupun penggaduan terhadap P2TP2A Pemkab Tapteng.

Untuk mendukung kegiatan program P2TP2A, ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain, Permendes nomo 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, yang mana dalam Permendes tersebut di terangkan bahwa Kementrian desa, pembangunan tertinggal, dan transmigrasi, menyebutkan bahwa dimunculkannya Permendes ini dengan pertimbangan bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang mana dalam Permendes tersebut diawali dengan prinsip penggunaan dana desa.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber APBN umtuk pemeberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencaipan target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang mana diantaranya mencakup, salah satunya Peningkatan kapasitas kelompok masyrakat melalui :

1) Kelompok usaha ekonomi produktif

2) Kelompok Perempuan

3) Kelompok Tani

4)kelompok masyarakat miskin

5)kelompok nelayan

6) Kelompok pengrajin

7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak

8) Kelompok pemuda dan

9) Kelompok lain sesuai kondisi Desa

Seharusnya kelompok pemerhati dan perlindungan anak ini seharusnya bisa ditampung anggaran kegiatannya di Desa di Kabupaten Tapteng, sebab hal ini sudah diatur dalam Permendes, sebab selama ini kegiatan sosialisasi tentang, Komunikasi Efektif dan Pendampingan Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, sering terbengkalai akibat minimnya anggaran ataupun dana untuk melaksanakan kegiastan tersebut sebab suatu pertimbangan akibat luasnya dan wilayah Tapteng.

Sesungguhnya para tokoh masyarakat, agama, adat, penggusaha dan pemuda merupakan stakeholder di Desa dan menjadi kunci dalam menggerakkan kegiatan perlindungan anak berbasis desa, sebaiknya pemrintah Kabupaten Tapteng dan aktivis masyarakat dapat berkolaborasi membentuk, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sehingga gerakan perlindungan anak di desa dilakukan secara terpadu.

Potensi desa termasuk dana desa seharusnya lebih dimaksimalkan sehingga kaulitas pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak meningkat sehingga anak tidak menjadi korban..(Narasumber)