TAPTENG- Acara pelaksanaan pelatihan pengumpulan data kekerasan perempuan dan anak di laksanakan di Mako Polres Tapteng, Senin (24/9/2018), yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Utara (Dinas PP dan PA Provsu).

Kegiatan tersebut langsung difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Tapteng (Dinas PP dan PA Pemkab Tapteng). Para peserta pelatihan tersebut dihadiri oleh perwakilan tokoh ormas, LSM, Kejaksaan Sibolga, Pengadilan Negeri Sibolga, dan beberapa perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tapteng, dari setiap SKPD, dan juga langsung dihadiri oleh Kapolres Tapteng, AKBP Hari Setyo Budi S.I., M.Si serta dibuka langsung oleh Kepala Dinas PP dan PA Pemkab Tapteng, Tioprida Sitompul.

Mengawali pembukaan kegiatan tersebut, Kapolres Tapteng, dalam kata sambutannya mengatakan, menyambut dengan hangat serta merasa banga kedatangan tim Dinas PP dan PA Provsu, serta para peserta pelatihan, dan tak lupa Hari, memberikan apresiasi atas digelarnya kegiatan pelatihan tersebut di Mako Polres Tapteng.

“Tentang perlindungan perempuan dan anak merupakan suatu tanggung jawab kita bersama. Semestinya harus kita ketahui bahwa pelanggaran pelanggaran peraturan terkait hal diatas, yang mana semakin meningkatnya kekerasan di Tapteng, sesuai dengan laporan laporan yang sudah kita dapati selama ini.” sebut Hari.

Ditegaskannya, secara pribadi saya (Hari-red) ingin sekali menurunkan dan mencegah jumlah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentu harus melalui residensi instansi, bagaimana kita dapat melakukan upaya upaya pencegahan kekerasan tersebut.”ujarnya, berharap melalui pelatihan Pengumpulan Pemetaan Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Sebelum membuka acara pelatihan tersebut, Kadis PP dan PA Pemkab Tapteng, Tioprida Sitompul didampingi langsung Kasi Data Kekerasan Permpaun dan Anak PP dan PA Provsu, Supriadi, dalam kata sambutannya juga menegaskan, kerjasama yang baik antara stockholder yang hadir dalam acara tersebut, serta kedepan para ormas, LSM serta seluruh lapisan masyarakat di Tapteng ini harus mengetahui tentang penting program ini.

“Kami harapkan Dinas PP dan PA Provsu dan PP dan PA Pemkab Tapteng, dapat bekerjasama dengan institusi terkait seperti pihak Kepolisian, serta seluruh ormas, yang nanti mampu untuk melaksanakan pencegahan kekerasan di Tapteng ini. Kedepan melalui pelatihan ini maka lahirlah para stockholder yang mampu dan bekerja sama untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga anak anak kita kedepannya bisa terrah dan harus lebih maju lagi,”cetusnya.

Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepsek SMAN 1 Matauli Pandan Murdianto, S.Pd, M.M menyampaikan rasa prihatinnya atas informsai peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tapteng.

“Kita harus mencari apa sebab akibatnya dan maslah sehingga terjadi bentuk kekerasan terhadap anak, sementara dalam UU Perlindungan Anak, ada yang harus digaris bawahi, bahwa tujuannya adalah, proses pendidikan revolisi mental, hal itu residen yang menerjemahkan poin-poin tentang pendidikan karakter. Ada karakter religius, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong, kita sebagai orang tua melindungi anak secara fisik dan member contaoh yang benar walau apapun agamanya, maka anak tersebut akan berkarakter lebih baik lagi.”ungkapnya.

Menurut Murdianto, keluarga adalah muara awal dalam membentuk karakter anak dan perkembangan IQ nya.

“Anak itu yang dominan adalah pendidikan dari dalam keluarga. Kita harus menanamkan norma-norma agama yang khusus membentengi kenakalan anak sejak dini.” imbuhnya.

Sementara itu Kasi Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak PP dan PA Provsu, Supriadi, dalam paparannya yang juag sebagai narasumber mengatakan bahwa Dinas PP dan PA Provsu, memiliki website pinkram.com, yang akan menginformasikan tentang pusat informasi kekerasan perempuan dan anak.

“Kita harus mengajukan laporan secara online, melalui website pinkram.com. Kami menghimbau apabila ada keluarga korban mengadu dan kita akan adakan formulir 1, yang harus digunakan untuk mengadu kepada Dinas PP dan PA.”himbaunya.

Supriadi mengharap, melalui kegiatan pelatihan ini wartawan dan LSM, jika ingin mempublikasikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak , agar jangan mempublikasikan korban sebelum ada tahapan proses hukumnya.