Temu nasional Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang berlangsung di Medan, 11-13/11/2018 rekomendasikan pentingnya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas dan akses ekonomi kaum perempuan sebagai bagian dari pemenuhan target sustainable develpment goals (SDGS) yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Ketua Forum Komunikasi PUSPA Sumatera Utara, Misran Lubis, pada sesi penutupan Temu Nasional yang dihadiri 400 peserta dari 33 provinsi tersebut menyampaikan soroton mengenai kualitas dan akses ekonomi perempuan tersebut didasarkan masih adanya berbagai kendala yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh akses permodalan maupun peningkatan kualitas usaha yang dilakukan perempuan terutama di desa.

Oleh sebab itu, kata Misran Lubis, seluruh peserta temu nasional yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menyepakati enam point penting yaitu pentingnya pemerintah daerah mendorong kemudahan untuk mendapatkan akses permodalan melalui rembuk desa dan alokasi dana desa serta memfasilitasi kemudahan pengakuan hak cipta dan proses pemasaran produk yang dihasilkan melalui regulasi.

“Kepada dunia usaha diharapkan untuk mengaktivasi usaha-usaha kuliner berbasis standard nasional Indonesia (SNI) serta adanya pelatihan usaha, bantuan teknologi dan pelatihan dalam program desa serta keterlibatan dunia usaha dalam mendorong CSR yang mudah diakses perempuan, khususnya perempuan kepala rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup dari berbagai bidang khususnya ekonomi” ujar Misran didampini panitia pelaksana, Lukman.

Mengenai perlindungan anak, Temu Nasional yang dibuka resmi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Gubernur Sumatera Utara kemaren (12/11) dengan tema “Sinergi untuk Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” tersebut dihadiri utusan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, lembaga swadya masyarakat (LSM), pengusaha dan unsur media massa dari seluruh Indonesia tersebut merekomendasikan pentingnya pemerintah dan sektor swasta untuk melibatkan anak dalam perencanaan pembangunan di berbagai lini, sehingga anak bukan hanya menjadi objek pembangunan tapi sekaligus subjek sesuai tingkat kematangan mereka.

“Partisipasi anak masih harus kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya, sehingga anak-anak kita mulai dari kota hingga ke seluruh desa memiliki peran langsung dalam pembangunan yang dilakukan disemua tingkatan” tegas Misran Lubis.

Dalam konteks peningkatan partisipasi itulah, Misran berharap agar pemerintah dapat berkolaborasi dengan LSM dan dunia usaha untuk memfasilitasi terbentuknya Forum Anak mulai tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan.

“Melalui forum inilah nantinya partisipasi anak digiatkan termasuk keterlibatan anak memfasilitasi kegiatan pendidikan non formal dan peningkatan kreatifitas anak lainnya” pungkas Misran Lubis